Berapakah PPh pasal 23 yang terutang untuk dua orang Tahunan dengan hasil disepakati dan diumumkan pemberian deviden kepada pemegang saham. Pemberitahuan di media masa tanggal 19 Maret 2010, Cum dividen tanggal 25 Maret 2010, Ex dividen tanggal 26 Maret 2010, Recording date tanggal 5 April 2010 sedangkan pembayaran dividen baru dilaksanakan Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa PPh pasal 26 akan berbeda dengan PPh pasal 23. Selain itu, ciri khas dari PPh pasal 26 juga bisa dilihat dari sifatnya yang final. Dalam arti lainnya adalah PPh pasal 26 tidak bisa digunakan sebagai kredit pajak di akhir tahun. Jadi, bisa dibilang PPh pasal 26 cukup berbeda dengan withholding tax yang Terdapat kriteria tertentu bagi hibah, bantuan, atau sumbangan untuk tidak menjadi objek PPh. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.03/2020 Tahun 2020 tentang Bantuan atau Sumbangan, Serta Harta Hibahan yang Dikecualikan Sebagai Objek Pajak Penghasilan. Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini. Dalam hal tidak ada bukti pendukung atas rincian tagihan di atas maka jumlah bruto sebagai dasar pemotongan PPh Pasal 23 adalah sebesar Rp 103.000.000,- sehingga PPh Pasal 23 yang harus dipotong oleh PT Megah atas pembayaran kepada PT Satu Sarana adalah sebesar : 2% x Rp 103.000.000,- = Rp 2.060.000,-. Tangerang Selatan untuk memberikan solusi terhadap permasalahan mengenai perhitungan pajak PPh Pasal 21, Pasal 23, dan PPh Pasal 4 Ayat 2 kepada Kepala Sekolah, bendahara, administrasi SMP Kota Tangerang Selatan Gugus 02. Setelah itu, TIM PKM yang terdiri dari lima orang Dosen UNPAM melakukan Forum Sama dengan jenis jasa lain yang dipotong PPh Pasal 23, jasa konstruksi yang disebutkan pada PMK 141/2015 dikenakan tarif sebesar 2%. Dasar pengenaan pajak adalah jumlah bruto. PPh 23 Jasa Konstruksi = 2% x Jumlah Bruto. Tarif yang dikenakan lebih tinggi 100%, atau dengan kata lain 4% dari jumlah bruto, jika penerima penghasilan tidak memiliki Eutlkv.

pertanyaan untuk pph pasal 23